Kegiatan koordinasi ini diikuti oleh para pendamping desa, pendamping lokal desa, serta perwakilan pemerintah desa. Tujuan utama kegiatan ini adalah menyamakan persepsi dan memperkuat peran pendamping dalam mengawal implementasi kebijakan Dana Desa agar selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam Permendes Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi desa menjadi salah satu prioritas utama penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Digitalisasi tersebut meliputi penguatan sistem informasi desa, pengembangan layanan publik berbasis digital, transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Melalui kegiatan koordinasi pendampingan ini, dibahas secara mendalam peran strategis pendamping desa dalam mendorong pemerintah desa agar mampu merencanakan, melaksanakan, dan menganggarkan program digitalisasi sesuai kebutuhan dan potensi desa masing-masing. Pendamping juga diharapkan dapat memberikan asistensi teknis serta memastikan penggunaan Dana Desa tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Selain itu, kegiatan ini menjadi forum diskusi untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan digitalisasi desa, termasuk kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta sinergi dengan pihak terkait.
Dengan adanya koordinasi pendampingan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang utuh mengenai arah kebijakan Dana Desa Tahun 2026, sehingga digitalisasi desa dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa
0 Komentar